Loading...

Berita

Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemda Dalam Program 3 Juta Rumah Via Zoom Meeting

02 Desember 2025 / Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemda Dalam Program 3 Juta Rumah Via Zoom Meeting / 3 View

Pada hari Selasa tangga 02 Desember 2025 Pukul 08.00 WIB s.d Pukul 09.27 WIB Kepala Dispora Provsu menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Dukungan Pemda Dalam Program 3 Juta Rumah secara virtual di Kantor Dinas PKP Provinsi Sumatera Utara
 

Bapak Sekjen Kemendagri RI

- Terkait dengan bencana alam yang saat ini melanda tiga provinsi di Indonesia, Bapak Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia yang memiliki fiskal keuangan yang baik untuk membantu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Utara yang saat ini terkena musibah banjir dan tanah longsor

- Inflasi Bulan ke Bulan : ⁠Inflasi pada bulan November 2025 terhadap Oktober 2025 sebesar 0,17%

- ⁠Inflasi Tahun ke Tahun : Inflasi pada November 2025 terhadap November 2024 sebesar 2,72%

- ⁠Inflasi Tahun Kalender : Inflasi November 2025 terhadap Desember 2024 sebesaar 2,72%

- ⁠Pada November mengalami inflasi yang lebih rendah dari pada bulan Oktober 2025 dan bulan yang sama di tahun lalu

- ⁠Inflasi tahunan November 2025 lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan November 2024

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik RI

- Menurut data Inflasi November 2025 Menurut Wilayah (m-to-m) sebagian besar provinsi mengalami inflasi dimana terdapat 28 provinsi mengalami inflasi dan 10 provinsi mengalami deflasi

- Inflasi tertinggi terjadi di Papua sebesar 1,69% dan inflasi terendah terjadi di Aceh sebesar 4,67%

- ⁠Pada pulau Sumatera inflasi tertinggi adalah Provinsi Lampung dan Kepualan Bangka Belitung (0,36%) dan deflasi terdalam adalah Provinsi Aceh (0,67%)

Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI

- Perkembangan beras menurut kualitas rata-rata harga sampai dengan M4 November 2025 dimana secara umum, harga beras medium s.d M4 2025 turun 1.61% dibanding Oktober 2025

- ⁠Secara umum, harga beras premium s.d M4 November 2025 turun 1,74% dibanding Oktober 2025

- ⁠Pada Matriks Level Harga pada Level Harga Rendah yaitu : Daging sapi, cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan daging ayam ras

- ⁠Pada Level Harga Sedang yaitu : Gula pasir, bawang putih, telur ayam ras dan beras

- ⁠Pada Level Harga Tinggi yaitu : minyak goreng

- ⁠Kabupaten Samosir dan Kabupaten Pakpak Bharat menjadi salah satu kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH Beras sampai dengan M4 November 2024 (semua kualitas) yaitu Kabupaten Samosir dengan perubahan IPH beras 0.24% dan Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 0.00% (Perubahan IPH bernilai positif dan mendekati nol)

- ⁠Perkembangan IPH minyak goreng rata-rata harga dari seluruh kualitas (curah, premium, dan minyakita) sampai dengan M4 November 2025 secara umum naik 0,12% dibanding Oktober 2025

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

- Arah kebijakan Permendag 18 Tahun 2024 yaitu :
1. Peningkatan peran BUMN dalam distribusi Minyakita
2. ⁠Fokus distribusi Minyakita untuk mengisi pasar rakyat
3. ⁠ Mendukung Program Prioritas Pemerintah
4. ⁠Pemberian insentif DMO yang lebih tepat sasaran
5. ⁠Penguatan Pengawasan dan Pengenaan sanksi

- Kondisi saat ini rata-rata harga minyak goreng pada per 1 Desember 2025 dibandingkan bulan sebelumnya :
- ⁠Kemasan premium (tidak diregulasikan) Rp. 22.299 per liter (-0,21%)
- ⁠Minyakita 16.737 per liter (0,13%)

- ⁠Harga minyak goreng kemasan tercatat stabil dan dapat ditahan dengan adanya Minyakita

- ⁠Pergerakan harga nasional Minyakita masih dipengaruhi adanya fluktuasi harga di beberapa wilayah antara lain Wilayah Timur dan wilayah lainnya, dimana perlu dukungan komitmen-konsistensi pasokan dari produsen BUMN ke pasar rakyat

Perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI

- Kami dari Kementerian PKP meminta kepada Pemda yang terkena dampak bencana alam yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat agar segera berkoordinasi dengan Balai Perumahan guna pendataan rehabilitasi rumah pasca bencana dan dikoordinasikan juga dengan BPBD dan BNPB yang saat ini bertugas di daerah

Bagikan Halaman