Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sumatera Utara

Senin tanggal 12 Januari 2026 Pukul 13.00 WIB s.d 16.10 WIB Kepala Dispora Provsu mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara

- Presiden RI Bapak Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

- ⁠Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran

- ⁠Bapak Kemendagri RI dipercaya oleh Bapak Presiden menjadi Ketua Satgas dan segera bergerak cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak

- Terdapat lima kabupaten/kota di Sumatera Utara memerlukan perhatian lebih, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, dan Humbang Hasundutan

- Pascabencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, saat ini sedang tahap pemulihan sehingga perlu dilakukan pengaturan kebijakan guna meningkatkan dan mengembalikan perekonomian di daerah terdampak bencana di Sumatera Utara yang terjadi pada akhir November 2025

- Data Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara per 08 Januari 2026 menyebutkan terdapat 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara terdampak bencana dengan estimasi kerugian mencapai Rp17,23 triliun

- Bapak Mendagri menghimpun berbagai masalah di lapangan termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana

- Sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal

- ⁠Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumatera Utara, kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah

- ⁠Di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal

- ⁠Rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut

- Perbaikan akses jalan darat disampaikan agar data detailnya, rekan-rekan bupati dan wali kota diharapkan dapat merekap. Jika memiliki data detail mengenai ruas jalan yang rusak—baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota—dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat

- Bapak Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatera

- ⁠Apresiasi ini termasuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota setempat yang dinilai responsif dalam penanganan bencana

- ⁠Bapak Mendagri menyampaikan bahwa Sumatera Utara termasuk salah satu daerah yang cepat mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan

- Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait

- Kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Utara untuk melakukan percepatan pendataan terhadap rumah warga rusak ringan, sedang, dan berat

- ⁠Kemudian, pendataan rumah warga tersebut diserahkan ke pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)